Alih-Alih Insentif 5G, XL Axiata Minta Pemerintah Pangkas BHP Frekuensi

#1:Alih-Alih Insentif 5G, XL Axiata Minta Pemerintah Pangkas BHP Frekuensi

Jakarta - Operator seluler tengah menanti keputusan pemerintah terkait besaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio alias regulatory charge, untuk meminang spektrum frekuensi baru yang akan dipakai menggelar layanan 5G.

Operator anggota ATSI, termasuk di antaranya Indosat Ooredoo Hutchison dan XL Axiata sama-sama sepakat meminta agar regulatory charge dipangkas. Pasalnya, besaran BHP frekuensi kini kian mencekik bisnis operator lantaran nilainya yang terlalu tinggi.

Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir, mengatakan alih-alih diberikan insentif, sebenarnya perusahaan ingin agar pemerintah menurunkan besaran regulatory charge.

"Kami ingin regulatory charge turun, saat ini rata-rata regulatory charges 12 persen, kalau XL sudah di angka 14 persen. Jika dilihat dari World Forum GSMA, industri (telekomunikasi) akan sangat sehat kalau regulatory charge di bawah 5 persen, moderat 5-10 persen, dan berat itu di atas 10 persen," kata Marwan ditemui dalam Buka Puasa bersama Media di Jakarta belum lama ini.

Marwan mengatakan, dengan besaran regulatory charge saat ini yang sudah di atas 12 persen (dari pendapatan operator), operator kesulitan untuk investasi di jaringan baru, termasuk 5G.

"Sekarang pemerintah mau bagaimana (menentukan besaran regulatory charge), bisa di 5-10 persen sudah Alhamdulillah. Kalau pemerintah mau kasih insentif, artinya ada kewajiban baru dan itu sama saja. Kami mengharapkan pemerintah memangkas regulatory charge," kata Marwan.